Rocky Gerung Desak Pemerintah Bubarkan Partai Yang Kangkangi Pancasila

JAKARTA, Harnasnews.com –  Kebijakan pemerintah untuk membubarkan ormas  Front Pembela Islam (FPI) melalui surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, ditanggapi beragam dari sejumlah elemen mayarakat.

Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan tidak ada yang salah apabila publik membandingkan kasus pembubaran ormas FPI dengan kasus korupsi yang menjerat dua Menteri sekaligus yakni Menteri KKP Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

Rocky menjelaskan, publik menganggap landasan hukum yang digunakan pemerintah dalam membubarkan FPI lantaran dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 hingga dinyatakan sebagai ormas terlarang.

Sedangkan, dua Menteri asal PDIP dan Gerindra yang terjerat korupsi jelas-jelas mengangkangi Pancasila serta UUD 1945 harusnya butuh perhatian serius pemerintah, ketimbang FPI.

“Itu yang menyebabkan orang mikir kok enggak adil. Partai partai politik yang koruptor itu justru yang memecah belah bangsa memecah belah keadilan. Kok bukan mereka yang dibubarin? Kan itu logika publik gampang aja hal semacam itu,” kata Rocky Gerung saat berbincang dengan Wartawan Senior Hersubeno Arief dalam kanal Youtube Rocky Gerung Official, dikutip Minggu (3/1/2021)

Rocky meyakini, pemerintah akan menyebut itu lain soal antara FPI dan kasus dua Menteri yang terjerat korupsi. Meskipun, kata dia, hal itu lebih prioritas ketimbang ngurusi FPI.

“Kan disebutin dasar pembubaran FPI adalah karena FPI bertentangan dengan Pancasila. Sila mana? Sila pertama, apakah FPI tidak berketuhanan yang maha esa? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, apakah FPI tidak membantu proses-proses kemanusiaan bencana segala macam. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, apakah FPI tidak membagi-bagi Bansos hasil sumbangan mereka sendiri?” tutur Rocky, sebagaimana Rmol mengabarkan.

“Jadi kan mesti ditunjukkan. Kalau tidak sesuai dengan Pancasila yang mana?” demikian Rocky Gerung.

Sementara itu, kasus pembubaran FPI juga ditanggapi beragam oleh netizen. Seperti diungkapkan akun Musa @PakarKampanye @PakarMedsos. Dia pun menyoroti kasus korupsi yang dilakukan oleh kader PDIP yang juga Bupati Kota Waringin.

 “Ini jauh lebih kejam dan biadab, drpd radikal dan teroris. Ini yg ketahuan, gmn yg msh ngumpet atau diumpetin ??? Yg setuju maling ini dihukum POTONG JARI komen “SAYA” dan Retweet,” ujar akun Musa @PakarKampanye @PakarMedsos.

Pendapat lain diungkapkan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lumajang KH. Ahmad Hanif SQ. Pihaknya turut memberikan dukungan pada pemerintah, pasca dibubarkannya salah satu ormas beberapa waktu lalu.

Hal itu ia tuangkan dalam sebuah pesan video bersurasi 1:36″, Sabtu (2/1/2021). Dalam video itu KH. Ahmad Hanif mendasari, memahami apa yang telah menjadi keputusan bersama.

“Saya KH. Ahmad Hanif SQ, Ketua Umum DP MUI Kabupaten Lumajang setelah mendengar dan memperhatikan, perkembangan terkhir ini, terutama berkenaan dengan surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang kemarin diterbitkan,” katanya.

Menurutnya, MUI Lumajang sangat memahami apa yang dilakukan pemerintah, bahkan ia mendukung apa yang dilakukan pemerintah, berkaitan dengan ormas yang disebutkan dalam suatu keputusan bersama itu. (Red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.