JAKARTA, Harnasnews – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi tidak mewajibkan pemerintah untuk membuat aturan turunan pengisian penjabat (Pj.) kepala daerah tetapi hanya mempertimbangkan.

“Saya ingat betul, saya baca betul yaitu ‘agar pemerintah mempertimbangkan’ untuk membuat PP (Peraturan Pemerintah) tentang Penunjukan Pj. Kedua, mempertimbangkan dan memberi perhatian untuk membuat PP tentang Penunjukan Pj. yang sesuai dengan semangat demokrasi transparansi. Itu bahasanya,” kata Tito di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis.

MK telah mengeluarkan tiga putusan terkait dengan uji materi UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada yaitu Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022, Putusan MK No 18/PUU-XX/2022, dan Putusan MK No 67/PUU-XX/2022.

“Adanya di pertimbangan, bukan di amar putusan karena yang digugat itu urusan masalah masa jabatan hasil Pilkada 2020 kurang dari 5 tahun, sedangkan UUD 1945 (berlaku) 5 tahun. Di pertimbangkan pun bahasanya bukan ‘mewajibkan’ atau ‘memerintahkan’. Kalau mempertimbangkan itu artinya diskresi dari pemerintah, boleh membuat, boleh juga tidak,” ungkap Tito, dikabarkan dari antara.